idarenfrdehihujakoru

Selamat Datang LPI

Pembangunan proyek infrastruktur. (Foto dok PUPR).  Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "Selamat Datang LPI"  Read more at: http://brt.st/70BK
Hits: 161
Tanggal: 2021-01-15
Sumber Berita: Investor Daily
Editor: Abdul Aziz
Video yang berhubungan: https://www.youtube.com/watch?v=jzrv12g-Ddc

Jika tak ada aral melintang, pada 1 April mendatang bangsa Indonesia akan memiliki Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), biasa disebut Sovereign Wealth Fund (SWF). Inilah lembaga yang ditunggu-tunggu para investor dan pelaku ekonomi.

LPI merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki pemerintah. LPI memperoleh dukungan modal awal sebesar Rp 15 triliun atau sekitar US$ 1 miliar. Pemenuhan modal LPI secara bertahap akan dilakukan hingga mencapai Rp 75 triliun atau setara US$ 5 miliar tahun ini. Sejumlah investor global dikabarkan sudah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi di LPI hingga US$ 10 miliar.

Pemerintah memberikan enam kewenangan kepada LPI. Pertama, melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan. Kedua, menjalankan kegiatan pengelolaan aset. Ketiga, menjalin kerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian (trust fund). Keempat, menentukan calon mitra investasi. Kelima, memberikan dan menerima pinjaman. Keenam, menatausahakan aset.

Tiga payung hukum telah diterbitkan demi mengegolkan LPI, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI, PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI, serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 128/P Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas LPI dari Unsur Profesional.

Struktur manajemen LPI bersifat dua tingkat (two-tier), terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas LPI diisi menteri keuangan, menteri BUMN, dan tiga orang dari unsur profesional. Mereka memberikan laporan pertanggungjawaban kepada presiden. Sedangkan Dewan Direksi LPI, mencakup lima orang dari unsur profesional, menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas.

Proses seleksi calon Dewan Pengawas LPI dari unsur profesional sudah dimulai. Begitu pula seleksi Dewan Direksi. Dalam tiga bulan ke depan atau pada awal April mendatang, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas LPI diharapkan sudah ditunjuk. Dengan begitu pula, "lembaga super" itu dapat beroperasi dan menjalankan tugas-tugasnya.

Mengapa disebut lembaga super? Karena selain diberi kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka mengelola investasi pemerintah pusat melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LPI dibentuk untuk menjawab persoalan struktural pembiayaan pembangunan di negeri ini.

Sejak Republik ini berdiri, kapasitas pembiayaan dalam negeri belum cukup untuk mendanai pembangunan ekonomi, khususnya di bidang infrastruktur, yang kebutuhan per tahunnya mencapai Rp 1.300 triliun. LPI akan mengelola dana investasi asing dan domestik sebagai sumber pembiayaan alternatif, sekaligus untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana-dana jangka pendek.

Banyak proyek strategis yang bersifat jangka panjang saat ini justru didanai pembiayaan jangka pendek. Padahal, ketimpangan (mismatch) pembiayaan sungguh berisiko. Selain kurang feasible secara bisnis, mismatch pembiayaan dapat memicu krisis ekonomi.

LPI dibutuhkan untuk menarik investor global sebagai mitra strategis yang kuat, baik secara hukum maupun kelembagaan. LPI akan berperan penting dalam menjaring penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI). Investasi asing di sektor riil akan membuka banyak lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, sekaligus menjaga sendi-sendi perekonomian, khususnya cadangan devisa dan nilai tukar rupiah.

Menilik berbagai manfaat tersebut, wajar jika para investor dan pelaku ekonomi di dalam negeri berharap banyak dari keberadaan LPI. Apalagi negara-negara lain, khususnya negara maju, sudah lama punya SWF dan membiayai pembangunannya melalui lembaga tersebut.

Respons positif para investor tercermin di lantai bursa. Sejak awal tahun, saham-saham infrastruktur dan konstruksi melejit. Secara sektoral, saham sektor infrastruktur, utilisasi, dan transportasi menguat 5,73% selama tahun berjalan (year to date/ytd), sedangkan saham sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan naik 3,47%.

Investor di pasar saham percaya, LPI bisa menjadi solusi bagi masalah pembiayaan pembangunan secara berkesinambungan. Terlebih LPI berpotensi mengelola dana investasi Rp 500 triliun untuk berbagai proyek infrastruktur strategis nasional. Dengan modal awal Rp 75 triliun, LPI dapat mengungkit atau me-leverage investasi sampai tiga kali lipatnya atau senilai Rp 225 triliun.

Yang mendapat imbas positif paling besar tentu saja emiten-emiten BUMN di sektor infrastruktur dan konstruksi, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

Proyek-proyek strategis yang digarap Waskita, Jasa Marga, Adhi, PP, dan Wika bisa ditawarkan kepada LPI, sehingga neraca keuangan mereka bakal jauh lebih baik. Kelima emiten pelat merah ini memiliki utang sangat besar, disebut-sebut mencapai total Rp 179,2 triliun.

Kita berharap LPI bisa segera beroperasi dan menjalankan tugas-tugasnya, sehingga ekspektasi pasar, pelaku ekonomi, dan masyarakat segera terwujud. Kita juga meminta LPI diisi orang-orang yang mumpuni, kredibel, berintegritas tinggi. Mereka harus memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Integritas dan good governance adalah kunci pengelolaan LPI. Jangan sampai muncul aji mumpung (moral hazard) di lembaga super tersebut. Sebab, selain mengelola dana investasi sangat besar, LPI diberi kewenangan-kewenangan khusus, yang jika disalahgunakan bukan saja akan mencoreng nama Indonesia di mata investor, tapi juga bisa menyebabkan proyek-proyek strategis bangkrut dan memicu krisis ekonomi.

Tak kalah penting, LPI harus dikelola dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Itu karena LPI bertali-temali langsung dengan kondisi ekonomi negeri ini. Porsi dana investasi asing yang terlalu dominan di LPI bisa berbahaya karena berisiko memperlebar defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan memicu gejolak rupiah saat para investor asing merepatriasi modalnya.

Home | Diskusi