PUSAT INFORMASI DATA INVESTASI INDONESIA
idarenfrdehihujakoru

Sektor Pariwisata di Cirebon Sulit Berkembang, Cirebon Katon Cuma Tagline, Ternyata Ini Penyebabnya

Obyek Wisata Batu Lawang Cirebon kurang dioptimalkan, padalah memiliki pemandangan yang indah dan asri. //Instagram//Cirebon Raya
Hits: 1229
Tanggal: 2021-01-13
Sumber Berita: Pikiran Rakyat
Penulis: Ahmad Faiq
Video yang berhubungan: https://www.youtube.com/watch?v=VZWixhVQrp8

CIREBONRAYA- Bupati CirebonImron Rosyadi berupaya agar sektor wasita di daerahnya menggeliat. Maka, istilah Cirebon Katon pun dikumandangkan. Namun, membangkitkan sektor wisata, tidak semudah diucapkan. Secara teori mudah, tapi dalam praktik, persoalan cukup pelik.

Karena, banyak pihak yang terlibat. Perlu penataan dan manajemen yang baik. Jika tidak ada inovasi dan penataan, maka Cirebon Katon cuma tagline.

Apalagi terungkap, Pemerintah Kabupaten Cirebon, belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon sebenarnya sudah meminta agar RIPPDA segera dibahas sebagai payung hukum untuk mengembangkan kawasan pariwisata.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina, seharusnya sektor pariwisata diutamakan agar bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).

"Tapi, nyatanya belum maksimal. Pengembangan pariwisata pun tak ada. Masih mengandalkan sektor lama. Terganjal oleh RIPPDA yang belum dimiliki," kata Siska dikutip Cirebon Raya dari Kabar Cirebon, Selasa, 12 Januari 2021.

Siska menjelaskan, dengan belum adanya RIPPDA Kabupaten Cirebon, menjadi kendala berkembangnya sektor pariwisata di daerah ini. Namun, kata dia, di 2021 ini RIPPDA sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk dibahas.

"Setelah RIPPDA keluar, pemkab harus bergerak cepat. Tahun 2021 diharapkan lebih serius mengelola pariwisata. Sehingga, tahapannya tepat," katanya.

Menurutnya jika sudah ada RIPPDA, kita pemda tidak ketergantungan anggaran dari APBD saja. "Dari pusat pun bisa kita tarik ke daerah," katanya.

Sementara itu Kepala Disbudparpora Kabupaten Cirebon, H Hartono melalui Kabid Pariwisata, Nana Mulyana dalam rapat menjelaskan, pihaknya memiliki pekerjaan rumah untuk mengembangkan pariwisata, kebudayaan dan olahraga. Karena selama ini asih terkendala belum adanya payung hukum.

"Kalau sudah ada, bisa lebih mudah untuk mengambil anggaran dari provinsi, atau dari pusat," katanya.

Tapi, di 2021 diharapkan payung hukum bisa diproses. Naskah Akademik (NA) nya bisa masuk. Kalaupun tidak dalam bentuk Perda, kata Nana, minimalnya berupa Perbup. Supaya pihaknya bisa mengeksplor lagi pariwisata di Kabupaten Cirebon.

"Support dari Komisi IV sangat diharapkan. Termasuk dalam hal penganggaran. Agar pengajuan Disbudparpora tidak diutak-atik. Di tahun 2021, kami mengajukan kisaran Rp 27,2 miliar. Mohon kerjasamanya, untuk pengembangan pariwisata," kata Nana.***

Home | Diskusi

[powr-comments id="e8644aa5_1610520533548"]