idarenfrdehihujaru

Bali Kebagian Hibah Pariwisata Rp 1,1 Triliun Lebih

Gubernur Bali, Wayan Koster (HUMAS PEMPROV BALI FOR BALI EXPRESS)
Hits: 11

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan RI menyetujui usulan hibah pariwisata bagi kabupaten/kota se-Bali yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Nilai hibah yang disetujui sebesar Rp 1,183 triliun. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor : 2-244/MK.7/2020 tertanggal 12 Oktober 2020.

Dalam surat tersebut, Pemerintah Pusat memberikan hibah pariwisata kepada 101 kabupaten/kota se-Indonesia yang mengalami dampak langsung pandemi Covid-19. Sembilan kabupaten/kota di Bali masuk ke dalam daerah penerima hibah tersebut.

Daerah yang mendapatkan hibah merupakan daerah tujuan pariwisata yang mengalami dampak gangguan keuangan dan penurunan pendapatan asli daerah (PAD). “Terutama yang bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) serta berdampak pada pelaku usaha pariwisata akibat pandemi Covid-19,” ungkap Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Dia menjelaskan, total dana hibah yang diberikan kepada seluruh daerah penerima sebesar Rp 3,3 triliun. Dari total dana hibah itu, sembilan kabupaten/kota di Bali memperoleh Rp 1,183 triliun. Nilai tersebut setara dengan 36,4 persen dari total dana hibah yang dialokasikan dalam APBN 2020. “Hibah pariwisata ini dialokasikan untuk pelaku usaha pariwisata sebesar 70 persen dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 30 persen,” jelasnya lagi.

Bantuan hibah tersebut merupakan usulan dalam bentuk proposal We Love Bali Movement yang disusun para pelaku usaha pariwisata atas arahan Gubernur Bali. Pada Maret 2020 lalu, usulan itu diserahkan Gubernur Bali bersama para pelaku usaha pariwisata kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kantor Kementerian di Jakarta.

Sejalan dengan perkembangan Covid-19, Gubernur bersama para pelaku usaha pariwisata secara intensif melakukan pembahasan dalam menyikapi kondisi ekonomi.

Seperti diketahui, dampak pandemi Covid-19 di Bali sangat luas dan serius terhadap para pelaku usaha pariwisata. Sehingga imbas dari dampak itu adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan begitu banyak pekerja pariwisata yang terpaksa harus dirumahkan.

“Selain itu juga berdampak langsung terhadap penurunan PHR yang berakibat pada penurunan secara drastis PAD kabupaten/kota se-Bali akibat lumpuhnya pariwisata. Akibatnya pemerintah kabupaten/kota se-Bali harus melakukan rasionalisasi anggaran program dalam APBD 2020,” imbuh mantan anggota DPR RI tiga periode ini.

Pandemi Covid-19 juga secara langsung telah berdampak pada perekonomian Bali. Pada Triwulan I, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi atau penurunan sebesar -1,14 persen. Disusul kemudian pada Triwulan II sebesar -10,98 persen.

Karena itu, diperlukan upaya nyata untuk membantu langkah awal pemulihan perekonomian Bali yang sangat tergantung dari pariwisata. Menyikapi situasi ini, Gubernur Bali terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI agar Bali betul-betul mendapat perhatian secara serius dari pemerintah pusat.

Bantuan Hibah Pariwisata dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,183 triliun tersebut sangat besar manfaatnya bagi Bali. Karena itu, Gubernur Bali bersama pelaku usaha pariwisata mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI, Ir. Joko Widodo, atas kebijakannya yang sangat berpihak kepada Bali melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Menteri Keuangan RI.

“Tujuan utama dari hibah pariwisata ini adalah membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan PAD akibat pandemi Covid-19 dengan jangka waktu pelaksanaan hingga Desember 2020,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, proses realisasi, tata cara pemanfaatan, dan pertanggungjawaban penggunaan hibah pariwisata, dilaksanakan kepala daerah (bupati/wali kota) melalui Kementerian Keuangan.

Surat Kementerian Keuangan tersebut juga menjadi dasar pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam dalam mengalokasikan dana pada APBD untuk kegiatan pemulihan ekonomi sektor pariwisata.

(bx/hai/man/JPR)

top