idarenfrdehihujaru

Corona Membayangi, Izin Investasi Kesehatan Naik

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Mendagri Tito Karnavian (kanan), Jaksa Agung ST Burhanuddin (keempat kanan), Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (kedua kanan) dan Seskab Pramono Anung (kiri) menekan tombol saat membuka Rakornas Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2/2020). - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A\\n\\n
Hits: 12

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah wabah virus corona di Indonesia, ada sedikit kabar baik dari dalam negeri. Badan Koordinasi Penanaman Modal justru mencatatkan kenaikan permohonan izin investasi, terutama yang terkait dengan sektor kesehatan.

Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ada 204.199 perizinan berusaha yang masuk pada periode 14 Februari-1 Maret 2020. Sejak kasus pertama corona diumumkan pemerintah awal bulan ini, permohonan perizinan meningkat sekitar 17,6 persen dengan hasil 240.178 perizinan berusaha yang masuk pada periode per 2 Maret-18 Maret 2020.

Selain itu, BKPM juga telah berkomitmen bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mempercepat perizinan yang terkait dengan penanganan virus corona. Alhasil, sepanjang Maret 2020, realisasi perizinan yang dikeluarkan Kemenkes meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

“Kalau ada izin yang terkait COVID-19 dan mandek, telepon saya langsung, nanti bisa. Meski kewenangan bukan di BKPM, BKPM akan bantu," ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (23/3/2020).

Instansi tersebut mencatat permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) meningkat 18,99 persen dari 39.618 NIB pada periode sebelumnya, menjadi 47.144 NIB pascapernyataan resmi Presiden Jokowi mengenai kasus pertama positif corona di Indonesia.

Lewat command center yang dibentuknya, Bahlil menegaskan BKPM akan terus memantau perizinan apa saja yang saat ini masih terhambat dan kementerian mana yang menyebabkan hambatan tersebut.

Terkait dengan wabah corona di Indonesia, pada Januari 2020, izin yang dikeluarkan oleh Kemenkes masih merupakan yang terbanyak ke-5, jauh di bawah izin yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) misalnya.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, Kemenkes merupakan institusi nomor dua di bawah Kemendag yang paling banyak mengeluarkan izin. Data BKPM mencatat ada 7.547 permohonan izin usaha alkes sejak Februari 2020.

Kemudian, permohonan izin edar alkes, alkes diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dalam Negeri terekam sebanyak 1.482 izin selama 1 Februari-22 Maret 2020. Selain itu, ada 1.255 izin untuk sertifikat distribusi penyalur alkes, 935 izin sertifikat cara distribusi alkes yang baik, 877 izin sertifikat produksi industri alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta 787 izin sertifikat distribusi Pedagang Besar Farmasi.

Angin segar juga datang dari potensi investasi asing maupun yang sedang berjalan. Dalam kaitan itu, Bahlil menyebut prospek investasi Kerajaan Belanda di Indonesia usai kunjungan Raja Belanda Willem Alexander ke Indonesia dan secara khusus bertemu dengan Presiden Jokowi.

"Salah satunya pabrik susu, nilainya Rp3 triliun lebih dan sudah groundbreaking. Jadi sudah jalan," ungkapnya.

Pedagang obat melayani pembeli di Pasar Pramuka, Jakarta, Selasa (11/02/2020)./Bisnis-Eusebio Chrysnamurti

Namun, Bahlil tak membantah wabah corona juga berdampak terhadap kecepatan investor dalam merealisasikan investasi. Pasalnya, banyak barang dan tenaga kerja yang seharusnya sampai ke Indonesia tertunda pengirimannya. Hal ini menghambat realisasi investasi.

"Kalau COVID-19 berlalu pada Mei 2020, speed-nya bakal 100 persen lagi," ucapnya.

Oleh karena itu, Bahlil pun masih berpegang pada target realisasi investasi sebesar Rp886 triliun pada 2020, dan belum berencana untuk merevisi target.

Meski demikian, BKPM diklaim sudah menyiapkan tiga skenario realisasi investasi 2020 apabila memang ternyata realisasi investasi diproyeksi tidak bakal mencapai target.

Tiga Skenario

Ketiga skenario tersebut meliputi tiga simulasi skenario realisasi investasi yakni optimis, moderat, dan pesimis.

Sayangnya, Bahlil belum bersedia menjelaskannya lebih lanjut. Dia hanya menyatakan telah melaporkan simulasi ini kepada Presiden Joko Widodo.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan kemungkinan besar naiknya permohonan perizinan, terutama NIB, bersumber dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Itu adalah respons UMKM terhadap kebijakan pemerintah menghadapi COVID-19. Kemarin banyak relaksasi yang terkait dengan UMKM," tuturnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang cukup banyak mengeluarkan stimulus kredit bagi UMKM. Bahkan, sebelum mulai mewabahnya Covid-19, pemerintah juga menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 7 persen pada 2019 menjadi 6 persen pada 2020.

"Ini menjadi peluang bagi mereka, sehingga permohonan izin pun naik," sambung Enny.

 Editor : Annisa Margrit
top