idarenfrdehihujaru

DPRD Provinsi Kalsel Siapkan Empat Raperda Ramah Investasi

Ketua DPRD Kalsel bersama BP Perda DPRD Kalsel berkonsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri
Hits: 85

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memasuki masa revolusi 4.0 yang merubah wajah peradaban menjadi serba digital dan dinamis menuntut setiap daerah agar bisa kompetitif demi majukan perekonomiannya termasuk membuka peluang investasi.

Hal ini juga menjadi seruan dan arah kebijakan Presiden RI, Joko Widodo yang inginkan Pemerintah Daerah sejalan dengan Pemerintah Pusat untuk menciptakan regulasi dan peraturan daerah (Perda) yang ramah investasi.

Hal ini sudah mulai diimplementasikan Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan menyiapkan Raperda-Raperda yang berkaitan langsung dengan investasi.

Dijelaskan Ketua Badan Pembentukan Perda (BP Perda) DPRD Provinsi Kalsel, H Hormansyah, setidaknya ada empat Raperda yang terkait investasi yang akan segera digarap DPRD Provinsi Kalsel bersama Eksekutif.

Yaitu Raperda Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raperda Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Raperda Tentang Penyelenggaraan Pariwisata dan Raperda Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Kalsel.

Dimana dari empat Raperda tersebut, tiga diantaranya merupakan usulan Pemerintah Provinsi Kalsel dan satu lainnya inisiatif DPRD Provinsi Kalsel. Berdasarkan Nota Dinas Badan Pembentukan Perda Nomor 08/BPPERDA/DPRD/XI/2019 dan Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/KUM/2019, empat Raperda ramah investasi tersebut sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2020.

Ditekankan H Hormansyah, karena Raperda-Raperda tersebut bersinggungan langsung dengan aspek investasi, maka akan disusun sedemikian rupa agar ramah kepada investor. "Perda tersebut akan kita perhatikan supaya ramah investasi," kata H Hormansyah. Hal tersebut disampaikannya usai berkonsultasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada Jumat (29/11/2019).

Selain H Hormansyah, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK yang memimpin rombongan BP Perda lakukan konsultasi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait aspek ramah investasi.

Dijelaskannya, Perda yang akan nantinya akan ditetapkan, setelah diimplementasikan diharapkan tidak akan menimbulkan jalur pelayanan birokrasi yang panjang dan memberatkan pelaku usaha sehingga tidak mengganggu kemudahan dalam melakukan usaha di Kalsel.

“Kita harapkan nantinya Perda yang dihasilkan lebih berkualitas untuk lebih fokuskan dan mempermudah jalur pelayanan serta tidak menghambat investasi,” kata H Supian HK.
(banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody)


Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo

top